DomainPublik.id | Polemik hilirisasi aspal Buton kembali mencuat setelah mantan Penjabat (Pj) Bupati Buton periode 2022–2023, Drs Basiran MSi, melayangkan surat terbuka kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.
Surat tersebut berisi permintaan peninjauan ulang kebijakan pembangunan fasilitas produksi aspal Buton yang direncanakan berada di Karawang, Jawa Barat.
Dalam suratnya, Basiran menyampaikan keprihatinan atas keputusan pemerintah yang dinilai tidak selaras dengan semangat hilirisasi nasional.
Ia merujuk pada komitmen pemerintah sebelumnya yang menempatkan Pulau Buton sebagai pusat industri aspal nasional, bukan hanya lokasi penambangan bahan mentah.
Basiran mengungkapkan bahwa pada kunjungan Presiden RI ke-7, Joko Widodo, ke lokasi tambang aspal Buton pada 27 September 2022, pemerintah sempat menegaskan arah kebijakan hilirisasi dengan menjadikan Buton sebagai pusat pengolahan aspal.
Komitmen tersebut, menurutnya, menjadi harapan bagi masyarakat setempat untuk memperoleh nilai tambah ekonomi dari sumber daya alam yang dimiliki.
Namun, rencana pembangunan proyek “Ekosistem dan Fasilitas Produksi Aspal Buton” di Karawang yang masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN) disebut menimbulkan pertanyaan di daerah.
Basiran menilai keputusan tersebut berpotensi membuat daerah penghasil kembali hanya menjadi pemasok bahan baku, sementara manfaat industri dinikmati oleh daerah lain.
Selain itu, ia juga menyoroti aspek distribusi dan logistik.
Dalam suratnya, Basiran menjelaskan, kebutuhan aspal nasional tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan timur. Ia mempertanyakan efektivitas distribusi jika bahan baku dari Buton harus dikirim ke Jawa Barat untuk diolah, lalu didistribusikan kembali ke berbagai daerah.
Basiran juga menyinggung keberadaan fasilitas industri aspal di Buton yang dinilai belum dioptimalkan.
Ia menyebut adanya aset milik BUMN serta pabrik swasta nasional yang sebelumnya telah beroperasi namun kini tidak aktif.
Dalam surat terbuka tersebut, Basiran mengajukan permintaan agar pemerintah pusat meninjau kembali kebijakan lokasi pembangunan fasilitas produksi aspal.
Ia juga mendorong agar pusat industri pengolahan aspal ditempatkan di Pulau Buton atau wilayah Sulawesi Tenggara, sesuai dengan rencana tata ruang dan pengembangan kawasan industri yang telah disiapkan sebelumnya.
Surat tersebut juga memuat harapan agar kebijakan hilirisasi dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat di daerah penghasil, khususnya dalam hal penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kesejahteraan.
