DomainPublik.id | Pernyataan Bupati Buton, Alvin Akawijaya Putra, terkait isu Proyek Strategis Nasional (PSN) hilirisasi Aspal Buton menuai perdebatan di ruang publik. Dalam video yang beredar di media sosial, Alvin tampak merujuk informasi terkait perkembangan isu tersebut kepada ASPABI atau Asosiasi Pengembang Aspal Buton Indonesia.
Pernyataan itu langsung memantik reaksi masyarakat. Bukan semata karena substansinya, tetapi arah rujukan yang dianggap tidak menjawab ekspektasi publik.
Di tengah besarnya narasi hilirisasi Aspal Buton sebagai agenda strategis nasional, sebagian warga justru berharap penjelasan datang langsung dari pemerintah pusat, kementerian terkait, atau badan usaha milik negara yang disebut-sebut terlibat dalam skema investasi nasional seperti Danantara.
Alih-alih mendapat kepastian dari negara, publik justru mendengar nama asosiasi industri disebut dalam penjelasan kepala daerah.
Situasi itu memunculkan pertanyaan baru di tengah masyarakat bahwa sejauh mana sebenarnya status proyek hilirisasi Aspal Buton yang selama ini ramai dibicarakan?
Sebab bagi warga Buton, isu Aspal Buton bukan lagi hanya komoditas tambang biasa. Narasi yang dibangun selama bertahun-tahun sudah telanjur besar mulai dari hilirisasi, industrialisasi, substitusi impor aspal, hingga harapan menjadikan Buton sebagai pusat industri aspal nasional.
Karena itu, publik kini cenderung lebih sensitif terhadap setiap pernyataan pejabat terkait Aspal Buton.
Di media sosial, sejumlah warga mempertanyakan kenapa validasi informasi justru diarahkan ke ASPABI, bukan ke pemerintah pusat sebagai pemegang otoritas kebijakan nasional.
“Kalau memang ini proyek strategis negara, kenapa bukan negara langsung yang bicara?” tulis salah satu komentar warga dalam unggahan video yang beredar.
Reaksi itu muncul bukan tanpa alasan. Selama bertahun-tahun, masyarakat Buton sudah terlalu sering mendengar janji besar tentang Aspal Buton. Namun hingga kini, dampak industrialisasi yang dijanjikan dinilai belum benar-benar terasa signifikan bagi masyarakat lokal.
Akibatnya, publik mulai bergeser dari politik harapan menuju politik pembuktian. Warga tak lagi hanya ingin mendengar istilah besar seperti “PSN” atau “hilirisasi”, tetapi mulai menunggu kejelasan konkret: siapa investornya, siapa pelaksana proyeknya, bagaimana skema pembiayaannya, dan kapan proyek itu benar-benar berjalan.
Di sisi lain, ada pula pandangan yang menilai pernyataan Bupati Alvin bisa jadi hanya merujuk ASPABI sebagai sumber komunikasi industri, bukan sebagai pengambil keputusan negara. Namun dalam komunikasi publik, persepsi masyarakat sering kali lebih cepat terbentuk dibanding penjelasan teknis pemerintah.
Polemik ini sekaligus memperlihatkan satu persoalan yang lebih besar, yakni narasi hilirisasi Aspal Buton selama ini sangat kuat secara politik, tetapi masih minim keterbukaan informasi teknokratik kepada publik.
Padahal, di tengah tingginya harapan masyarakat terhadap masa depan Aspal Buton, publik kini tidak lagi cukup diyakinkan dengan wacana. Mereka mulai menunggu dokumen resmi, kepastian proyek, dan keberanian negara untuk benar-benar hadir secara nyata.
