DomainPublik.id | Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Buton bersama DPRD Buton tengah menapaki babak penting dalam perjalanan pembangunan daerah yakni penyusunan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Rapat pembahasan yang digelar di Gedung DPRD Buton, Rabu (4 Juni 2025), berlangsung dinamis. Ketua DPRD Buton, Mararusli Sihaji, memimpin langsung jalannya rapat didampingi Wakil Ketua La Madi.
Dari pihak eksekutif hadir Asisten I Setda Buton Alimani, Asisten II Nanang Lakaungge, Plt Kepala BPKAD Amal, serta Sekretaris Bappeda Mesra dan sejumlah perwakilan OPD teknis.
Pertemuan itu bukan sekadar formalitas tahunan, melainkan ruang terbuka bagi para wakil rakyat dan jajaran eksekutif untuk menyamakan arah langkah yakni menjadikan Buton sebagai kawasan industri yang berdaya saing, maju, berbudaya, dan berkelanjutan.
Kritik Konstruktif: Demi RPJMD yang Lebih Tajam
Anggota Komisi I DPRD Buton, Rahman Pua, menyampaikan kritik tajam namun membangun. Ia menilai target penurunan kemiskinan dalam rancangan awal RPJMD masih terlalu rendah dibanding potensi dan besarnya dana pembangunan daerah.
“Dana pembangunan kita mencapai 700–800 miliar rupiah per tahun, tetapi target penurunan kemiskinan hanya sekitar enam orang per desa. Ini tidak seimbang,” ujar Rahman dengan nada kecewa namun penuh keprihatinan.
Ia juga menyoroti ironi data kemiskinan di Buton yang justru tinggi di sektor pertanian dan perikanan—dua sektor yang mestinya menjadi kekuatan ekonomi utama daerah. Menurutnya, visi besar Buton sebagai kawasan industri masih terlalu “makro” dan perlu mengakar lebih kuat pada potensi lokal: Asbuton, maritim, dan budaya.
Dalam pandangan Rahman, beberapa kelemahan masih perlu diperkuat:
• Hilirisasi Asbuton belum optimal, karena belum ada peta jalan industrialisasi yang jelas.
• Transformasi digital stagnan, dengan capaian SPBE masih rendah di angka 1,94 (2024).
• Program prioritas terkesan rutin, belum terlihat gebrakan baru yang bisa menggerakkan ekonomi rakyat.
Eksekutif Menjawab: “Ini Baru Awal, Masukan DPRD Sangat Berharga”
Menanggapi kritik tersebut, Sekretaris Bappeda Buton, Mesra, memberikan penjelasan yang menyejukkan. Ia menegaskan bahwa dokumen RPJMD ini masih berada pada tahap rancangan awal dan masih terbuka untuk penyempurnaan.
“Rapat hari ini adalah momen penting untuk memperkuat dukungan antar lembaga. Masukan dari DPRD sangat dibutuhkan agar dokumen RPJMD benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat,” jelas Mesra.
Ia juga mengungkap beberapa tantangan yang menjadi pekerjaan rumah bersama.
Pertama, sektor pariwisata.
“Buton kehilangan lebih dari 70 persen potensi pendapatan dari pariwisata. Bukan karena tak menarik, tapi karena infrastruktur pendukungnya belum memadai,” ungkap Mesra.
Kedua, sektor pertanian.
Meski menjadi tulang punggung ekonomi lokal, sektor ini justru menyumbang angka kemiskinan tertinggi. “Potensi besar belum dioptimalkan karena belum ada dukungan anggaran dan kebijakan yang terfokus,” ujarnya.
Namun, Mesra tetap optimistis. Ia melihat peluang besar dari program nasional Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto. Program ini diyakini mampu menjadi penggerak baru bagi ekonomi pedesaan.
“Bayangkan jika ribuan masyarakat Buton menikmati makan siang bergizi setiap hari. Berapa ton beras, ikan, dan sayur lokal yang dibutuhkan? Ini peluang besar untuk menghidupkan pertanian dan perikanan kita,” jelasnya penuh semangat.
Pembangunan Buton: Dari Visi Menuju Aksi
Dalam rapat tersebut, DPRD dan eksekutif sepakat bahwa RPJMD tidak boleh sekadar menjadi dokumen perencanaan di atas kertas. Ia harus menjadi peta jalan nyata menuju Buton yang lebih mandiri, produktif, dan berdaya saing.
Mesra juga mengingatkan pentingnya ketepatan waktu penyelesaian dokumen RPJMD. “Batas akhir pembahasan hingga Agustus 2025. Kalau lewat, sanksinya cukup berat: Bupati dan DPRD tidak menerima gaji selama tiga bulan,” tegasnya sambil tersenyum, mengingatkan pentingnya kolaborasi dan keseriusan dalam penyusunan dokumen ini.
Dalam penutup rapat, suasana mencair. Kritik DPRD dan klarifikasi eksekutif berujung pada satu kesepahaman: RPJMD 2025–2029 harus menjadi dokumen transformatif yang berpihak pada rakyat.
“Buton punya potensi besar. Mulai dari Asbuton, laut, hingga pariwisata budaya. Tinggal bagaimana kita menata strategi agar semua potensi itu benar-benar menjadi kekuatan ekonomi baru,” pungkas Mesra.
Dengan semangat kolaborasi dan komitmen yang sama, DPRD dan Pemkab Buton bertekad menjadikan RPJMD bukan sekadar rencana, melainkan janji kerja nyata menuju Buton yang berdaya, berbudaya, dan sejahtera.
